BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN (ANGKA KREDIT P2UPD) SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang menandatangani penetapan angka kredit yang diperoleh Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.Dan yang dimaksud Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan atau Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN), menyelenggaran Bimbingan Teknis – Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Diharapkan Peserta yang telah  mengikuti Bimbingan Teknis ini dapat menyusun program-program diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan maupaun individu pegawai.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

Pakar BimtekPakar BimtekBimtek Kemendagri