BIMTEK KEPEGAWAIAN

Bimtek Kepegawaian

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam (PDK-PDN). menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop dibeberapa Kota besar di seluruh Indonesia, Beberapa Materi Bimtek ataupun Diklat Kepegawaian dapat dipilih oleh para calon peserta, sbb :

  1. Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK;
  2. Keterampilan Negosiasi bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
  3. Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS  berdasarkan  Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018;
  4. Sekda Gorontalo: Toleransi Adalah Modal Pembangunan;
  5. Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
  6. Teknik atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah;
  7. Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru;
  8. Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah;
  9. Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek vital;
  10. Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
  11. Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik;

Materi Bimtek Kepegawaian

  1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  2. Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor 113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
  3. Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  4. Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  5. Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor 113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
  6. Mekanisme Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah,
  7. Pelatihan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia;
  8. Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Petunjuk Teknis PP Nomor 46/2011 dan Perka BKN Nomor 1/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Sosial Kultural;
  9. BPSDM Selenggarakan Penyusunan Bahan Ajar Diklat Training of Trainers (TOT) Penilaian Prestasi Kerja;
  10. Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabaran Serta Manajemen penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi Kerja OPD/Lembaga/Instansi;
  11. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Biokrasi;
  12. Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS  berdasarkan  Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018;
  13. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PerMENPAN & RB Nomor 38 Tahun 2017;
  14. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (ASN) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017
  15. Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU Nomor 5 Tahun 2014;

Materi Bimbingan Teknis Kepegawaian

  1. Evaluasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  2. Evaluasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah;
  3. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  4. Sistem Administrasi Kepegawaian serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS;
  5. Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  6. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  7. Mekanisme dan Tata Cara Mutasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah;
  8. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  9. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  10. Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penyusunan Kinerja Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Pengukuran Beban Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia Dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian Secara Menyeluruh Berdasarkan PerMENPAN & RB Nomor 81 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2014;
  12. Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan;
  13. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
  14. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun;

Penyelenggara Bimbingan Teknis Kepegawaian Daerah

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam (PDK-PDN), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimbingan Teknis Kepegawaian dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Koordiansi Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri danIPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Pemerintahan dan Kepegawaian.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Kepegawaian Daerah 2019-2020



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

TIDAK MENGINAP

Rp.3.500,000

Tidak ada Fasislitas Penginapan

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

MENGINAP

Rp.4.500.000

Menginap di Hotel (Twin Sharing)

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Bimtek Keuangan

Bimtek Keuangan DaerahBimtek Keuangan DaerahBimtek Dana Alokasi Umum Daerah ProvinsiBimtek Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi