BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PERHITUNGAN ANGKA KREDIT GURU BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 16 TAHUN 2009 DAN PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 SERTA PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama sebagai mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Maka dibutuhkan Sumber Daya … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BAGI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Profesionalisme Birokrasi merupakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN – BLP Buleleng Ikuti Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

BIMTEK KEPEGAWAIAN BLP Buleleng Ikuti Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018.   Kuta, PASTI Yanada// Perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah terus mengalami perubahan dan pembaharuan sebagai akibat perubahan regulasi serta perkembangan teknologi daninformasi yang memerlukan penyempurnaan sistem dan organisasinya. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, telah … Read More

BERITA-BERITA TERKINI BIMTEK KEPEGAWAIAN

BIMTEK KEPEGAWAIAN INDEX BERITA : NUSANTARA Walikota Malang Hadiri Deklarasi Indonesia Taman Wisata Dunia Rabu, 10 Oktober 2018 | 14:27 WIB OlehMC KOTA MALANG Malang, InfoPublik – World Tourism Park (WTP) Foundation menggelar Deklarasi Taman Wisata Dunia yang berlangsung di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar yang berlokasi tepat di depan Kantor Gubernur Bali, Selasa (9/10). FKDM Diskusi Bareng Bersama Wakil Walikota Malang Rabu, … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN (ANGKA KREDIT P2UPD) SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Evaluasi jabatan adalah inti dari proses dimana para karyawan akan ditentukan seberapa besar gaji mereka, satu orang dibandingkan yang lain, Evaluasi jabatan merupakan proses evaluasi dan penentuan … Read More

BIMTEK MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN BIMTEK MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – T empat Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASCA PENSIUN

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Masa purna tugas merupakan suatu proses yang alami dalam dunia kepegawaian, yang tidak dapat dihindari, bahkan masa ini adalah masa yang akan dialami oleh semua PNS. Namun bagi sebagian PNS, masa purna tugas … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD/LEMBAGA/INSTANSI

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – T empat Dengan Hormat, Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan … Read More