Bimtek Barang Jasa Sosialisasi Perpres No. 16/2018 dilengkapi Praktek Penyusunan Dokumen Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018, serta Praktek Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.0

BIMTEK KEUANGAN BIMTEK BARANG/JASA PEMERINTAH Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – T empat Dengan Hormat, Berbagai macam permasalahan Pengadaan Barang/Jasa sebagian besar bermula dari lemahnya pemahaman tentang tata cara pemilihan penyedia, dimulai dari lemahnya penyusunan … Read More

Bimtek Kearsipan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Mendukung Kesekretariatan Serta Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

BIMTEK KEARSIPAN Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Pengelola Arsip dan Lainnya. Di Tempat. Dengan Hormat, Pemerintah daerah saat ini masih banyak menghadapi permasalahan terkait dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan kesekretariatan di lingkungan pemerintah daerah, dimana hal tersebut … Read More

Bimtek Kearsipan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Mendukung Kesekretariatan Serta Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

BIMTEK KEARSIPAN Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid, Bagian Pengelola Arsip dan Lainnya.  Di – T empat Dengan Hormat, Pemerintah daerah saat ini masih banyak menghadapi permasalahan terkait dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan kesekretariatan di lingkungan … Read More

BIMTEK KEUANGAN TEKNIS DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OPD MENUJU OPINI WTP

BIMTEK KEUANGAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Dalam rangka implementasi PP 58/2005, Permendagri 21/2011 perubahan kedua Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah banyak dilakukan fasilitasi-fasilitasi oleh Pemerintah Pusat … Read More

BIMTEK KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD BAGI BENDAHARA OPD SERTA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008, 21 TAHUN 2011, PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI 64 TAHUN 2014

BIMTEK KEUANGAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dan pengeluaran uang yang berada … Read More

BIMTEK KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (WAJAR TANPA PENGECUALIAN) SERTA PENGELOLAAN KAS OPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 DAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010

BIMTEK KEUANGAN Bimtek Keuangan Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Salah satu kewajiban setiap SKPD adalah menyusun laporan keuangan yang tertib, efisien, transparan dan akuntbel. Agar laporan tersebut memenuhi … Read More

BIMTEK KEUANGAN PENAJAMAN PENYUSUNAN LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, ANGGARAN KAS SERAT PENETAPAN KUA-PPAS DAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA BENDAHARA

BIMTEK KEUANGAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dimana kinerja dan akuntabilitas telah menjadi ranah pengawasan … Read More

BIMTEK KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI & PENERIMAAN HIBAH SESUAI PP NO.10 THN 2011 SERTA MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH SESUAI PMK NOMOR 191/PMK.05/2011

BIMTEK KEUANGAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini menggantikan … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PERHITUNGAN ANGKA KREDIT GURU BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 16 TAHUN 2009 DAN PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 SERTA PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama sebagai mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Maka dibutuhkan Sumber Daya … Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG IMPLEMENTASI UU APARATUR SIPIL NEGARA, PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46/2011 DAN PERKA BKN NOMOR 1/2013 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL & KOMPETENSI TEKNIS SERTA KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL PNS

BIMTEK KEPEGAWAIAN Kepada Yth : Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.  Di – Tempat Dengan Hormat, Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun … Read More